Universitas Islam Bandung Repository

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Sungai Oleh Limbah Industri Kulit di Kecamatan Sukaregang Kabupaten Garut ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Hukum
dc.creator Ramadhan, Panji Mohammad
dc.date 2019-07-24
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/16309
dc.description Abstract. The development carried out is inseparable from the negative impact of the development itself, especially the development in the leather industry in Garut Regency. The impact of the leather industry is the emergence of environmental pollution, both air and river water. This study aims, among others: (1) to find out how law enforcement against river pollution crime carried out by leather industry companies, and (2) to find out how the role of government and society in normalizing river water that has been contaminated with leather industry waste.From the results of the study, it was found that law enforcement against leather industry companies that had committed criminal acts of pollution was carried out in a preventive and refresive manner. Community participation in the normalization of polluted rivers is crucial, in addition to the role of government and leather industry entrepreneurs.Keywords: Criminal Law, Pollution, Industrial Waste Enforcement.Abstrak. Pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari dampak negatif pembangunan itu sendiri, khususnya pembangunan dalam bidang industri kulit yang berada di Kabupaten Garut. Dampak dari industri kulit tersebut timbulnya pencemaran lingkungan hidup, baik udara maupun air sungai. Penelitian ini bertujuan, antara lain: (1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran sungai yang dilakukan oleh perusahaan industri kulit, dan (2) untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dan masyarakat dalam normalisasi air sungai yang sudah tercemar limbah industri kulit.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan industri kulit yang telah melakukan tindak pidana pencemaran dilakukan secara preventif dan refresif. Peran serta masyarakat dalam normalisasi sungai yang tercemar sangat menentukan, disamping peran pemerintah dan pengusaha industri kulit.Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pencemaran, Limbah industri
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/16309/pdf
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/downloadSuppFile/16309/3483
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/downloadSuppFile/16309/3484
dc.rights Copyright (c) 2019 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019); 700-707
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2019); 700-707
dc.source 2460-643X
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Penegakan Hukum Pidana, Pencemaran, Limbah industri
dc.title Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Sungai Oleh Limbah Industri Kulit di Kecamatan Sukaregang Kabupaten Garut ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account