Tanggung Jawab PJTKI dalam Penempatan TKI di Luar Negeri Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Abstract

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, dan lapangan kerja yang masih sangat terbatas. Keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa kasus yang terjadi dalam penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, contohnya kasus seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Sukabumi, Kokom, yang menjadi korban penyiksaan hingga lumpuh oleh majikannya di Arab Saudi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PJTKI dalam penempatan TKI ditinjau dari hukum perlindungan tenaga kerja Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap PJTKI yang mengirimkan TKI dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan data-data yang didapatkan. Data yang didapatkan merupakan data sekunder dari hasil studi kepustakaan (library research) kemudian data-data tersebut di analisis secara kualitatif dan dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaanya tanggung jawab PJTKI dalam penempatan TKI ke luar negeri tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, karena banyak PJTKI yang melanggar ketentuan pasal 103 huruf c, d, e, f, h dan huruf g, karena pihak PJTKI melakukan perekrutan calon TKI yang tidak sesuai, menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetensi kerja, kesehatan dan psikologi, tidak memberikan program asuransi dan perlakuan tidak wajar selama di tempat penampungan.