Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanaman Ganja Untuk Kebutuhan Medis Dihubungkan Dengan Ajaran Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag Sebagai Sample)

Abstract

Penegakan hukum terhadap kasus kepemilikan narkotika di Indonesia telah banyak terjadi akhir-akhir ini, salah satunya adalah kasus mengenai kepemilikan tanaman ganja. Ganja merupakan jenis narkotika golongan I yang mana di Indonesia jenis narkotika golongan ini tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya jenis narkotika golongan I ini memiliki beberapa manfaat dalam dunia medis, salah satu jenis narkotika tersebut adalah tanaman ganja yang memiliki manfaat sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit pada penyakit kronis. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan tanaman ganja untuk kebutuhan medis dan apakah penerapan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku dapat diberikan alasan pemaaf dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan negeri sanggau No. 111/Pid.sus/2017/PN. Sag. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di Indonesia terdapat kasus yang mengenai kepemilikan tanaman ganja oleh seorang pegawai negeri sipil di Kalimantan Barat yang digunakan untuk penyembuhan istrinya yang mengidap penyakit syringomelia, syringomelia adalah suatu benjolan berupa kista di sumsum tulang belakang. Ganja tersebut berguna sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit yang dari penyakit syringomelia tersebut. Namun kasus tersebut dianggap melanggar hukum oleh hakim karena kepemilikan tanaman ganja tersebut dilarang di Indonesia, meskipun ganja tersebut digunakan untuk kebutuhan medis. Akhirnya hakim menjatuhkan putusan kepada pelaku, tetapi putusan hakim tersebut lebih berat dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, hakim menjatuhkan putusan kurungan penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda senilai satu milyar rupiah. Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengenai kepemilikan tanaman ganja yang termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I serta Pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengenai menggunakan narkotika golongan I kepada orang lain.