Penerapan Izin Operasi Tangkap Tangan (Ott) Dalam Kasus Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Dalam Perspektif Penegakan Hukum

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus suap jual beli jabatan yang banyak terjadi di beberapa instansi pemerintahan. Praktik suap jual beli jabatan ini termasuk kedalam kejahatan kerah putih (White Collar Crime), yang dimana kejahatan ini sering terjadi di lingkungan para pejabat yang memiliki wewenang dan kekuasaan tinggi di dalam instansi/ lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas memberantas para pelaku korupsi atau pelaku suap, salah satu cara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi yaitu dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan. Berbicara mengenai Operasi Tangkap Tangan, sekarang ini Team Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar-gencarnya melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan suap-menyuap, atau korupsi di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui mekanisme mengenai operasi tangkap tangan terhadap kasus suap komisioner komisi pemilihan umum dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku suap komisioner komisi pemilihan umum dihubungkan dengan perspektif penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan penelitian terhadap asa-asas hukum, sistematik hukum, dan mengkaji serta menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ::repository.unisba.ac.id:: vi adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data dari bukubuku, karangan ilmiah, undang-undang, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu beberapa mekanisme mengenai ott, serta penegakan hukum terhadap pelaku kasus suap komisioner komisi pemilihan umum. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang sangat tepat. Karena hal tersebut merupakan suatu usaha pembalasan atas kejahatan yang telah di perbuat dan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan ini merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat. Biasanya Operasi Tangkap Tangan ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau satu kelompok yang ada di dalam suatu instansi/ lembaga pemerintahan. KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan secara tertutup, artinya dalam proses Operasi Tangkap Tangan ini tidak melibatkan orang-orang dari luar, hanya dari pihak KPK itu sendiri.