Pengelolaan Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sungai Dan Implementasinya Terhadap Pencemaran Sungai Cikapundung Di Provinsi Jawa Barat

Abstract

Sungai memiliki kemampuan untuk menampung air hujan. Hal ini membuat sungai memiliki kemampuan mencegah terjadinya banjir. Oleh karena itu, upaya pemerintah mengembalikan fungsi sungai dengan memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai adalah, untuk mencegah agar tidak terjadi banjir lagi. Sungai yang menyempit akibat sampah dan rumah penduduk, menyebabkan sungai tidak mampu menampum air hujan secara maksimal. Oleh karena itu, penting agar sungai kembali bersih, dan tidak mengalami penyempitan akibat ulah manusia Akan tetapi, pada faktanya sungai banyak yang tercemar, salah satunya dicemari oleh sampah plastik. Salah satu sungai yang tercemar oleh sampah plastik adalah Sungai Cikapundung. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah plastik ke sungai cikapundung karena banyak faktor yaitu kurangnya tempat penampungan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengontrolan dari pemerintah agar tidak membuang sampah ke sungai. Sampah masih terus menumpuk di sungai cikapundung dan regulasi-regulasi yang ada hanya meminimalisir sampah saja. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sungai masih tergolong snagat rendah. Semua sampah tertumpuk dari hulu dari kota juga dari warga wilayah hilir. Karena pola pikir manusia yang salah, manusia tidak lagi menghargai sungai sebagai sumber peradaban juga tidak mengenal sungai sebagai mana fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan Daerah Aliran Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sungai dihubungkan dengan upaya pengendalian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis- Normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian untuk menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai menjelaskan bahwa Pengelolaan sungai harus meliputi konservasi sungai; pengembangan sungai; dan pengendalian daya rusak air sungai. Salah satu upaya pemerintah dalam Peraturan ini telah mengakomodir bahwa terdapat ketentuan mengenai pelarangan pembuangan sampah ke sungai. Kemudian upaya pengendalian lingkungan hidup harus memuat ketentuan yaitu Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masingmasing.