Kajian Hukum Putusan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu banyak pasangan berbeda agama yang hendak menikah melakukan pernikahannya melalui permohoan ijin ke Pengadilan Negeri, kemudian atas dasar penetapan Pengadilan di catatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil pada wilayah domisili yang bersangkutan. Pejabat di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan dapat mencatatkan perkawinan beda agama atas dasar Penetapan Pengadilan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut beserta penjelasannya memberikan peluang bagi perkawinan beda agama dan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut sebagai bukti yang diakui negara bahwa mereka benar sebagai pasangan suami istri, tapi tidak sah menurut Agama. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam kasus yang dibahas dalam tulisan ini pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Surakarta sudah memenuhi ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hakim Pengadilan dalam pertimbangannya berpendapat bahwa syarat materil menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi serta hakim menganggap bahwa Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang perkawinan beda agama. Oleh karena itu hakim pengadilan tidak memutuskan sah tidaknya perkawinan beda agama.