Implementasi Peraturan Daerah Provinsijawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas JO Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% Kesempatan Kerja Bagi Penyadang Disabilitas Diperusahaan Industri Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menggangu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya. Mereka mempunyai hak-hak sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya memperoleh kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesempatan kerja. Masih banyaknya pandangan negatif yang beranggapan bahwa mereka tidak mampu bekerja menjadi salah satu faktor penyebab penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan diperusahaan-perusahaan. Padahal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang disabilitas dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas sekurangkurangnya 1% dari jumlah karyawan yang mereka punya. Bagaimana implementasi PERDA Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Penyandang disabilitas JO Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat mengenai kuota 1 % kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan apakah permasalahan yang dialami oleh perusahaan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , yaitu suatu penelitian hukum yang melakukan pendekatan dengan cara meneliti data sekunder, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Konvensi mengenai hak-hak penyandan disabilitas.selain itu penulis melakukan wawancara dengan PT Holy Pharma, PT Dewhirst Indonesia, dan PT Cresco Indonesia mengenai pelaksanaan kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas diperusahaan tersebut. Hasil Penelitan menyebutkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraaan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% Kesempatan kerja di beberapa perusahaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih belum berjalan secara optimal. Dari 3 (tiga) perusahaan yang penulis lakukan penelitian, hanya 1 (satu) perusahaan yang sudah memenuhi kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan menjadi menjadikan suatu kendala sehingga penerapan kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas belum terlaksana secara optimal dikarenakan masih banyak perusahaan yang tidak mengetahui dan memahai peraturan perundang-undangan tersebut